BEIJING -- Pihak yang tidak satu suara di Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan dalam perundingan yang diselenggarakan oleh pemerintah China. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan Gaza pascaperang namun dengan cepat ditolak oleh Israel, karena mereka berupaya untuk menghancurkan Hamas.

Para analis mengatakan, perjanjian tersebut akan sulit untuk dilaksanakan, karena adanya komplikasi termasuk permusuhan yang mendalam antara faksi Palestina dan oposisi Barat terhadap peran Hamas dalam pemerintahan. Tidak ada jadwal yang diumumkan untuk implementasi kesepakatan pembentukan pemerintah bersama tersebut.

Deklarasi Beijing ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antara 14 faksi di Palestina yang diadakan di ibu kota Tiongkok pada tanggal 21-23 Juli 2024. Dikutip dari Reuters, pertemuan tersebut menandai upaya terbaru untuk menyembuhkan perpecahan nasional Palestina yang telah menentang semua upaya mediasi sejak 2007, ketika kelompok Islam Hamas merebut Jalur Gaza dalam perang saudara singkat dengan Fatah.

Pertemuan antara petinggi Fatah dan Hamas diadakan di tengah upaya para mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah sembilan bulan perang antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza. Salah satu poin penting adalah rencana "sehari setelahnya", bagaimana daerah kantong yang dikelola Hamas akan diperintah setelah perang, yang dimulai pada 7 Oktober 2023, berakhir.

Hamas menyambut baik deklarasi tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut menciptakan "hambatan terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berupaya untuk memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kami".

Namun belum ada komentar langsung dari gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Tepi Barat yang diduduki Israel. Pada Maret lalu, Abbas menunjuk pemerintahan baru Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh salah satu sekutunya, Mohammad Mustafa.

Israel mengisyaratkan keberatannya, dengan Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan di X bahwa Abbas mendukung "para pembunuh dan pemerkosa Hamas" alih-alih "menolak terorisme".

"Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan, dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh. Keamanan Israel akan tetap berada di tangan Israel," kata Katz.

Resolusi damai Deklarasi Beijing itu akhirnya diteken oleh Wakil Ketua Komite Sentral Organisasi Palestina dan Partai Politik Fatah Mahmoud al-Aloul dan anggota senior Gerakan Islam Palestina Hamas Mussa Abu Marzuk dengan disaksikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.