JAKARTA -- Sejarawan Batara Richard Hutagalung menuding tim penyusun naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak mengerti tentang sejarah. Menurut dia, naskah akademik yang dijadikan dasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari 2022, malah menjadikan RI 1 melakukan sebuah blunder sejarah.

Pasalnya, Sukarno-M Hatta yang disebut sebagai penggerak SU 1 Maret 1949 sama sekali tidak bersentuhan dengan peristiwa perang spektakuler tersebut sebagaimana digambarkan TB Simatupang. Batara pun menilai, tim penyusun naskah akademik tidak tahu bahwa sejak Agresi Militer 2 pada 19 Desember 1948, Sukarno-Hatta dan pemimpin Republik Indonesia (RI), semuanya sudah menjadi tawanan dan diasingkan keluar Jawa.

"Kemudian mengenai peran Sukarno dan Wakil Presiden M Hatta, dengan segala hormat kedua beliau itu tidak ada perannya sama sekali dalam peristiwa yang dinamakan Serangan Umum 1 Maret 1949. Sekarang begini, mereka semua sedang ditahan, nah kalau dituliskan demikian maka saya terus terang yang jelas yang merumuskan, walau Presiden (Jokowi) hanya menandatangani, tapi kan menjebak ini yang merumuskan," kata Batara lewat channel Youtube Hersubeno Point dikutip di Jakarta, Ahad (6/3/2022).

Menurut dia, Presiden Jokowi hanya menandatangani saja dan mempercayakan hal itu kepada timnya. Sayangnya, karena penyusunan sejarah tidak akurat sehingga menjadi kontroversi di masyarakat.

"Presiden kan ndak tahu sejarah itu, percaya saja kepada tim perumusnya, tim penelitinya. Ada sejarawan senior juga telepon saya, dia juga katakan timnya (penyusun naskah akademik) ini bukan sejarawan," kata Batara yang merupakan anak Letkol dr Wiliater Hutagalung yang terlibat langsung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Karena tidak mungkin kalau sejarawan Indonesia, tidak tahu bahwa waktu itu semua pemimpin Republik ditawan Belanda dan dibuang ke Pulau Bangka, pulau yang tak ada komunikasi sama sekali dengan Pulau Jawa. Jadi kalau sekarang ini penilaian saya pribadi, tim perumus ini menjerumuskan Presiden Jokowi," kata Batara yang salah satu bukunya Serangan Umum 1 Maret 1949 dijadikan rujukan tim penyusun naskah akademik.

Adapun dalam naskah akademik yang dibuat Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tim penulis naskah akademik terdiri dari Sri Margana, Julianto Ibrahim, Siti Utami Dewi Ningrum, Satrio Dwicahyo, dan Ahmad Faisol. Batara mengaku, mendapat informasi jika sebenarnya penyusunan naskah akademik itu di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Debat di publik mengemuka setelah Presiden Jokowi memaksakan nama Sukarno masuk dalam Keppres 1 Maret. Padahal, tidak ada peranan Sukarno sama sekali dalam tonggak sejarah perlawanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ketika menghadapi militer Belanda. Malahan, selain Letkol Soeharto selaku komandan Brigade 10/Wehrkreise III, Syafruddin yang secara de facto sebagai presiden ke-2 RI malah tidak berada dalam daftar.

"Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," begitu bunyi Keppres Nomor 2 Tahun 2022.