JAKARTA -- Sikap berbeda ditunjukkan Menko Polhukam Mahfud MD dalam dua kasus yang menjadi perhatian publik. Dalam kasus wayang, Mahfud secara terus terang siap debat dengan Ustaz Khalid Basamalah. Adapun kala ditantang Fadli Zon terkait Serangan Umum 1 Maret 1949, Mahfud memilih menghindar.

Ketika heboh pernyataan Ustaz Khalid padap ertengahan Februari 2022 soal video lamanya yang diviralkan kembali, tiba-tiba seorang warganet menanyakan apakah Mahfud berani jika ditantang debat? Mahfud pun siap saja, hanya ia ingin konsepnya bukan debat, melainkan tabayun dengan Ustaz Khalid, yang sebelumnya menyarankan agar wayang dimusnahkan saja demi kebaikan.

"Berani lah. Bukan berdebat tapi tabayun. Kan bagus bisa silaturrahim dengan Ustadz Khalid. Saya sebagai dosen saja, bukan menteri. Anda atur saja, misal, 30 menit virtual berdua. Kami bicara berdua, yang lain boleh menyaksikan. Rasanya kimia saya sama dengan beliau: siap melakukan halaqah dan tabayun secara Islami," ucapnya dikutip di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Sebelumnya, Mahfud beberapa kali membuat status senang menonton wayang. Dia bahkan ketagihan menonton wayang dan menyebut ada ibrah sosial yang diajarkan agama. "Halal," ucap Mahfud menyikapi hukum menonton wayang. Sebelumnya, entah dari mana tiba-tiba saja beredar percakapan di lini masa jika Khalid mengharamkan wayang. Padahal, dalam video ceramahnya tidak pernah ada kata haram.

Kasus kedua terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diteken Presiden Joko Widood (Jokowi) pada 24 Februari 2022. Keputusan Jokowi menyebut Sukarno sebagai penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949 dipertanyakan publik. Hal itu lantaran Sukarno pada massa itu sedang jadi tawanan Belanda di Pulau Bangka.

Politikus sekaligus sejarawan Fadli Zon mempertanyakan kontribusi Sukarno. Sementara Letkol Soeharto selaku komandan lapangan malah tidak disebut sama sekali dalam keppres. Fadli pun akhirnya menantang Mahfud untuk berdebat terkait lahirnya keppres yang dianggap membelokkan sejarah tersebut.

"Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi atau debat saja sejarawan di belakang keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!" kata Fadli menantang Mahfud.

Adapun Mahfud akhirnya tidak mau menanggapi ajakan Fadli. "Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim naskah akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sudah berdiskusi sejak 2018. Saya tidak ikut di sana. Saya juga tak sempat jadi panitia debat," ucap Mahfud.

Keputusan Mahfud itu pun membuat sebagian warganet kecewa. Mereka mempertanyakan mengapa dalam kasus wayang dan Serangan Umum 1 Maret 1949, eks ketua Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan sikap berbeda.