JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang 12 pimpinan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2022). Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama menjelaskan, pertemuan dengan Jokowi membahas mengenai program rumah kebangsaan hingga naiknya harga kebutuhan pokok di masyarakat. Khusus program rumah kebangsaan, kata dia, diluncurkan untuk menjaga dan merawat persatuan maupun kesatuan bangsa Indonesia.

"Berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu rumah kebangsaan, kami akan melakukan program rumah kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini," kata Raihan dikutip dari video yang beredar di Jakarta, Sabtu (26/3/2022).

Dia pun menyinggung tentang program pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Raihan, Kelompok Cipayung Plus mendukung pemerintah agar pemindahan IKN berlangsung sukses.

"Terkait Ibu kota negara baru kami sudah sampaikan Kelompok Cipayung Plus untuk berkomitmen membersamai program ini agar pemindahan ibu kota negara baru bisa berjalan dengan baik dan tidak membuat malu agar bisa menjadi prestasi presiden di mata dunia," kata Raihan.

Sementara itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membantah jika pertemuan dengan Jokowi berusaha menjinakkan gerakan mahasiswa. "Kelompok Cipayung Plus menyampaikan apa yang menjadi keresahan masyarakat saat ini, terutama terkait stabilitas harga bahan pokok, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,hingga evaluasi kinerja menteri, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan KAMMI saat menggelar aksi di depan Istana waktu lalu," kata Ketua Umum PP KAMMI Zaky A Rivai

Zaky menjelaskan, meskipun pemindahan IKN tetap berjalan, sikap KAMMI tetap sama seperti sebelumnya, yaitu tidak dalam posisi mendukung. Apalagi, kata dia, pada saat bersamaan terjadi kelangkaan minyak goreng. Sehingga semestinya Jokowi dengan kekuasaannya bisa menindak pihak yang menyulitkan kehidupan masyarakat daripada memikirkan pemindahan IKN. "Tidak berubah bahwa IKN belum menjadi prioritas dibanding pemulihan ekonomi rakyat yang porak-poranda pascapandemi," ujarnya.

Menurut Zaky, pertemuan antara kelompok mahasiswa dan penguasa murni bicara masalah bangsa. Dia pun membantah jika ada anggapan kelompok mahasiswa itu sedang menjilat penguasa.

"Sebagai eksekutif tertinggi, presiden yang paling bertanggungjawab atas jalannya negara ini, bukan tentang jilat-menjilat, tidak ada makan siang bersama, dan juga demi Allah tidak ada bantuan secara materi yang diterima oleh saya sebagai ketua umum PP KAMMI," terang Zaky.