JAKARTA -- Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) menggelar lomba menulis bertema 'Ancaman Nuklir di Semenanjang Korea bagi Perdamaian Dunia'. Lomba untuk umum ini diadakan mulai 1 Agustus 2024 hingga ditutup pada 15 September 2024.

ISDS menyediakan hadiah juara 1 sebesar Rp 7 juta, juara 2 sebanyak Rp 5 juta, juara 3 sebesar Rp 4 juta, lima juara hiburan masing-masing Rp 1 juta. "Plus 10 juata favorit masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu. Jadi total ada 18 pemenang," ujar External Relations ISDS Lina Nursanty kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Lina, tulisan yang dikirimkan bisa berupa analisis dan artikel minimal 700 kata dan maksimal 1.200 kata. Tulisan yang diikutkan wajib dimuat di blog media, dan sangat boleh dipublikasikan di media mainstream. "Syaratnya cukup mudah, peserta hanya wajib mem-follow akun Instagram atau Youtube ISDS: @isds.indonesia. Semua pengumuman akan dilakukan di Instagram dan website ISDS," ujar Lina.

Adapun lomba menulis ini diadakan ISDS lantaran merujuk Asia Timur yang selama ini menjadi wilayah yang paling dinamis. Semua negara yang berada di Asia Timur dalam posisi bersitegang satu sama lain. Salah satu pemicunya adalah persaingan senjata di Semenanjung Korea.

Misalnya, baru-baru ini, Korea Utara (Korut) meneken perjanjian strategis dengan Rusia. Pada saat bersamaan, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang membuat kerja sama militer dengan Amerika Serikat (AS).

Ketegangan semakin tinggi ketika Korut baru-baru ini melakukan melakukan serangkaian uji coba rudal jelajah bermuatan nuklir. Hal itu mendapat reaksi negatif, khususnya dari dua negara tetangganya, yaitu Korsel dan Jepang. "Munculnya ancaman hulu ledak nuklir jelas tidak hanya menciptakan instabilitas di Asia Timur, melainkan juga di dunia, tidak terkecuali di Asia Tenggara," ucap Lina.

Bahkan, pemerintah Indonesia semestinya ikut tergerak memikirkan adanya potensi perang nuklir di Semenanjung Korea. Ingat, warga Indonesia yang tinggal di Semenanjung Korea bisa menjadi korban jika muncul perang nuklir. Pemerintah RI dalam hal ini Kemenlu tidak bisa menutup mata terhadap masalah ini. "Pemerintah harus mempertimbangkan nasib warga negara mereka yang bekerja di luar negeri," kata Lina.