JAKARTA -- Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Letjen (Purn) Muhammad Herindra mewakili Menhan Prabowo Subianto memimpin Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) 2024 di Gedung Urip Sumoharjo, Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024). Pada rapat itu, Wamenhan didampingi oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga, Wakil Kepala BRIN Laksdya (Purn) Amarulla Octavian, Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemenhan Marsdya (Purn) Donny Ermawan, Katimlak KKIP, dan Irjen TNI.

Rapat Pleno KKIP mengusung tema "Kemandirian Industri Pertahanan Menuju Indonesia Emas 2045". Hal itu sejalan dengan visi pertahanan negara dan pelaksanaan misi negara. Melalui tema tersebut, KKIP mengajak seluruh pemangku kepentingan industri pertahan dalam negeri untuk duduk bersama membahas dan merumuskan langkah strategis; disamping itu juga membahas rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas pertahanan dalam negeri.

Dalam sambutannya, Herindra menyampaikan, iptek berkembang semakin cepat, diikuti ancaman siber yang semakin nyata dan tensi geopolitik memanas. Hal itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, Kemenhan dan TNI harus terus memperbaiki diri, mengikuti perkembangan zaman, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme.

"Khusus mengenai perkembangan teknologi di bidang siber, kita telah menjadikan dunia siber sebagai salah satu tren utama peperangan modern, yakni pendorong terbentuknya konsep network centric warfare (NCW). Teknologi siber memungkinkan pengumpulan, analisis dan distribusi data secara real-time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan strategis dan operasional," ucap Herindra.

Selain itu, hal yang menjadi tren dalam peperangan modern adalah penggunaan alutsista berteknologi canggih, seperti iron dome. Alutsista tersebut mengandalkan drone otonom dan sistem persenjataan berbasis kecerdasan buatan (AI), yang juga telah digunakan dalam menangkal serangan rudal jarak menengah dan rudal jarak jauh.

Oleh karena itu, Herindra berharap, seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara rapat pleno, dengan saksama guna memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif demi peningkatan kemandirian industri pertahanan.

Sebelum menutup acara, Herindra menyampaikan beberapa penekanan dan tindak lanjut dari pembahasan rapat pleno. Pertama, agar hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 teknologi kunci program prioritas pada periode sebelumnya, dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan Jakumhanneg Tahun 2025-2029.

Kedua, agar hasil monitoring dan evaluasi terhadap 17 program prioritas pengadaan Alpalhankam oleh industri pertahanan dalam negeri, menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan pengadaan alpalhankam yang lebih mengutamakan pemberdayaan industri dalam negeri.

Ketiga, pentingnya kebijakan sentralisasi pemeliharaan alutsista guna mengoptimalkan jasa dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pemeliharaan alutsista. Keempat, untuk mendukung sishankamrata, maka perlu terus dilanjutkan pembangunan pabrik munisi kaliber kecil (MKK) di beberapa pulau besar di Indonesia, guna meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dan memastikan ketersediaan munisi secara mandiri.

Kelima, memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan imbal dagang, kandungan lokal dan offset (IDKLO) untuk semua proyek dan pengadaan yang melibatkan industri pertahanan nasional. Keenam, pentingnya penguatan kelembagaan tim pelaksana KKIP agar mampu menjalankan peran koordinatif guna memastikan implementasi program-program prioritas yang telah ditetapkan.

"Saya mengajak kita semua untuk terus berkomitmen dalam menjalankan program-program strategis yang telah kita susun bersama. Saya yakin bahwa dengan kerja keras, sinergi, dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan industri pertahanan nasional yang mandiri dan berdaya saing global," ungkap Herindra.