JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memboyong 42 Rafale dan 36 F-15 sekaligus sebagai upaya memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Analisis militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie pun mempertanyakan sumber pembiayaan pembelian jet tempur dari dua negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tersebut. Ditambah pembelian dua kapal selam Scorpene dan lainnya, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membeli semua alutsista mencapai Rp 315 triliun.

"Kenapa melampaui ratas (rapat terbatas)? Itu maksudnya. Jadi kita harus lihat yang terakhir saja per Desember dua bulan lalu, Pak Presiden (Jokowi) bilang selesaikan MEF. Bicara MEF itu dananya hanya Rp 60 triliun, itu harus selesai sampai 2024, harus dibagi tiga angkatan plus Mabes TNI," ucap Connie dalam diskusi daring bertajuk 'Butuh Banget Belanja Pesawat Tempur 315 Triliun?' di Jakarta, Senin (15/2/2022).

Connie menyebut, harga jet temput Rafale sekitar Rp 1,63 triliun per unit. Sehingga jika ditotal nilai kontrak pembelian pesawat generasi 4,5 tersebut mencapai Rp 69,48 triliun. Menurut Connie, program minimum essential force (MEF) yang dicanangkan Kemenhan akan selesai pada 2024. Adapun anggaran yang disetujui oleh Presiden Jokowi untuk pemenuhan MEF adalah Rp 67 triliun untuk empat angkatan, yaitu Mabes TNI, Mabesad, Mabesal, dan Mabesau.

Connie melanjutkan, pernyataan yang muncul sekarang adalah untuk membayar Rafale saja Indonesia sudah kekurangan Rp 8,48 triliun. Pasalnya pengadaan 42 jet tempur buatan Dassault Aviation itu memerlukan dana sekitar Rp 68,48 triliun. "Sudah kekurangan Rp 9 triliun buat Rafale. Padahal kita sudah tanda tangan Scorpene, kita akan tanda tangan F-15, belum lagi kita sudah tanda tangan fregat yang tiga macam, UK, Italia dua, dan Jepang," ucapnya.

Connie mengakui, memang Presiden Jokowi tahu pengadaan alutsista itu membutuhkan dana besar. Hal itu lantaran pembayaran untuk pembelian alutsista berasal dari pajak rakyat sehingga prosesnya tidak harus dirahasiakan.

"Kalau kita bicara keuangan, kita bicara ratas. Saya bilang Pak Prabowo yang tahu itu karena secara normal saja, sisa ratusan triliun itu yang membayar siapa? Kalau rakyat kepo, jangan dianggap rakyat tidak setuju, rakyat tidak cinta NKRI tidak mendukung, karena mau bagaimana pun itu yang membayar rakyat," ucap Connie.

Anggota Komisi I DPR Rachel Maryam menjelaskan, masalah pembiayaan belanja alutsista tentu saja Kemenhan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, ketika Menhan Prabowo diberi perintah Presiden Jokowi untuk memoderinasi alutsista, hal itu diikuti dengan berbagai kunjungan ke berbagai negara yang selama ini memiliki kekuatan militer hebat.

"Tentunya kunjungan ini punya maksud tetrentu, salah satunya untuk melakukan diplomasi pertahanan menjalin hubungan baik. Kedua melihat peluang kerja sama peluang kerja sama pertahanan, dan ketiga melihat alat pertahanan terbaik (untuk dibeli)," ucap Rachel.