JAKARTA -- Ada momen menarik ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman saat acara Pengukuhan Pengurus Pusat PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD) masa bakti 2021-2026 di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Selasa (8/2/2022). Selain menyerahkan pataka kepada Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Doni Monardo, Dudung juga bersalaman dan memberi hormat kepada eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Gatot ikut datang karena masuk dalam daftar pengurus PPAD periode 2021-2026. Hal itu terlihat dalam video yang diunggah akun Youtube TNI AD, yang menampilkan sepintas pertemuan antara Dudung dan Gatot. Dudung adalah KSAD ke-33 dan Gatot merupakan KSAD ke-30.

Kedua penyandang bintang empat tersebut pernah bekonflik setidaknya dua kali dalam dua tahun terakhir. Pertama ketika Gatot bersama beberapa purnawirawan perwira tinggi (pati) TNI yang tergabung dalam Purnawirawan TNI Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN) ingin menggelar ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata pada 30 September 2020.

Acara yang dipimpin Gatot dibubarkan oleh Dandim 0504/Jakarta Selatan Kolonel Ucu Yustiana. Ucu mengaku mendapat perintah dari pimpinan, dalam hal ini tentu saja merujuk kepada Panglima Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman. Bahkan, keesokan harinya Dudung mengakui, memerintahkan membubarkan acara di TMP Kalibata dengan alasan memicu kerumunan dan tidak mendapat izin Kementerian Sosial.

Masalah kedua terjadi ketika Gatot mengisi webinar bertemakan 'TNI Vs PKI' pada 26 September 2021. Gatot menuduh, PKI sudah masuk institusi TNI. Hal itu dibuktikan dengan dihilangkannya diorama tiga patung jenderal di Museum Dharma Bakti Kostrad, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Patung yang hilang adalah Jenderal Besar Soeharto, Jenderal Besar AH Nasution, dan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo. Ketiga pimpinan TNI AD yang ikut menentukan sejarah perjalanan bangsa ini pada 1 Oktober 1965 dan hari-hari berikutnya, itu tiba-tiba lenyap. Gatot mengaku, mendapatkan informasi itu dari stafnya.

Kebetulan pula, Panglima Kostrad Letjen Dudung Abdurachman merasa tertuduh sehingga tidak bisa menahan emosi. Dia menuding Gatot melontarkan fitnah, dan seharusnya melakukan tabayun dulu sebelum melemparkan pernyataan ke publik. Dudung juga menjelaskan jika hilangnya patung itu diminta oleh eks Pangkostrad Letjen (Purn) AY Nasution, karena merasa berdosa.

Dia sebagai junior tidak bisa menolak permintaan Pangkostrad ke-33 tersebut. Dengan penjelasan seperti itu, Dudung merasa ucapan Gatot menjadi tidak tepat dan mengandung fitnah.

Dari dua momen itu menandakan jika hubungan Dudung dan Gatot masih panas dingin. Sebenarnya, kurang tepat juga jika pertemuan di Mabesad itu merupakan yang pertama kalinya bagi Dudung dan Gatot setelah sempat berkonflik. Pasalnya, saat serah terima jabatan (sertijab) KSAD dari Jenderal Andika Perkasa kepada Dudung, Gatot juga terlihat hadir sebagai tamu undangan. Dengan begitu, meski dua jenderal itu memiliki beda pandangan, namun masih tetap saling menghormati jika berbicara masalah institusi resmi TNI AD.

Kini keduanya bertemu lagi dalam pengukuhan pengurus PPAD. Adapun Doni menjadi ketua umum menggantikan Letjen (Purn) Kiki Syahnkari, setelah terpilih melalui Munas IV PPAD yang digelar di Kantor Pusat PPAD, Jalan Matraman Raya 114, Jakarta Timur pada 14-15 Desember 2021.

Saat pengukuhan, Dudung brharap agar PPAD semakin maju serta terus memberikan darma bakti terbaik kepada bangsa dan negara. "Saya sangat yakin dan percaya, bahwa meskipun sudah tidak berdinas secara resmi di TNI Angkatan Darat, semangat pengabdian para senior dan seluruh anggota PPAD tidak pernah luntur," ujarnya.

Sebagai organisasi yang mewadahi para purnawirawan TNI AD, menurut Dudung, PPAD telah menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap permasalahan bangsa. Selain itu, PPAD juga memiliki peran yang strategis, yakni sebagai sumber informasi bagi TNI AD untuk mengetahui perkembangan situasi nasional di luar institusi TNI.

Oleh karena itu, harus kita sikapi dengan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, selalu kobarkan semangat nasionalisme yang berdasarkan Pancasila,” ucap Dudung menekankan.

Adapun Letjen (Purn) Doni Monardo berjanji untuk membuat PPAD tidak berpolitik prastis. Dia memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota PPAD dan keluarga. Doni juga ingin agar organisasi PPAD bisa memiliki pengurus sampai kabupaten/kota.