WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif pada pekan depan, yang memperluas kebijakannya yang menargetkan China dan perusahaan asal negeri Tirai Bambu tersebut. Gedung Putih sedang menyelesaikan beberapa perintah eksekutif tentang drone yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan China dilarang menjual model-model baru di AS.

Hal itu berpotensi mengacaukan pasar pesawat nirawak konsumen sekaligus meningkatkan konflik yang berkembang antara AS dan China terkait teknologi dan perdagangan. Rancangan perintah tersebut, yang diperkirakan akan ditandatangani oleh Presiden Trump paling cepat pekan depan, juga meminta pemerintah federal untuk berinvestasi dalam industri pesawat nirawak domestik AS, yang telah berjuang untuk bersaing dengan pembuat drone China yang saat ini mendominasi, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Mereka berbicara dengan syarat anonim karena perintah tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Kebijakan baru tersebut juga akan berupaya memperbarui peraturan federal tentang drone komersial dapat diterbangkan secara legal setelah serangan tidak sah ke pangkalan militer AS dalam beberapa tahun terakhir, kata orang-orang tersebut. Politico pertama kali melaporkan perintah tersebut pada Jumat pekan lalu.

Popularitas drone buatan China di AS telah menjadi perhatian jangka panjang bagi komunitas keamanan nasional, dengan beberapa politisi mencoba melarangnya secara langsung. Perintah eksekutif tersebut akan mengarahkan komunitas intelijen AS untuk mempercepat peninjauan apakah pembuat drone China, DJI dan Autel merupakan risiko keamanan nasional, sebuah penentuan yang diamanatkan oleh Kongres pada akhir tahun 2024 untuk dibuat.

Jika ulasan tersebut menemukan bahwa drone tersebut benar-benar menimbulkan risiko keamanan nasional, perusahaan-perusahaan China dapat dikenai persyaratan lisensi baru yang secara efektif akan memblokir mereka dari menjual model drone mereka di masa mendatang di AS, menurut dua orang yang mengetahui versi draf perintah tersebut. Pembuat drone AS telah berjuang untuk bersaing dengan produk-produk berharga murah yang diproduksi di China, yang memiliki industri drone konsumen yang besar dan berteknologi maju.

The Washington Post melaporkan, perusahaan-perusahaan China, khususnya DJI, telah menyingkirkan beberapa produsen AS dari pasar dengan drone mereka yang lebih murah, tetapi berkemampuan tinggi yang dijual kepada berbagai pengguna. Para konsumen itu mulai penggemar tingkat pemula hingga tim pencarian dan penyelamatan profesional atau surveyor minyak dan gas.

Perintah tersebut mencakup bahasa yang mengarahkan pemerintah federal untuk lebih aktif mendukung pembuat drone AS, kata orang-orang yang mengetahui draf perintah tersebut. Lisa Ellman, salah satu pendiri dan CEO Commercial Drone Alliance, sebuah kelompok industri nirlaba, mengatakan, aturan baru tersebut akan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi pembuat drone AS dan diharapkan dapat memulai investasi di sektor tersebut.

"Kami telah meminta kepemimpinan AS untuk waktu yang sangat lama," kata Ellman. "Harapan kami adalah ... kami akan melihat pernyataan yang kuat dari Gedung Putih yang mendukung industri, baik di sisi inovasi maupun sisi keamanan," kata Ellman.

Orang-orang yang mengetahui draf dokumen tersebut mengatakan bahwa draf tersebut juga diharapkan dapat mempermudah penerbangan pesawat nirawak komersial pada jarak yang lebih jauh, di luar jangkauan visual operator. Mereka juga kemungkinan akan mengamanatkan penerapan aturan Administrasi Penerbangan Federal yang memungkinkan pemilik fasilitas swasta, seperti rel kereta, fasilitas minyak dan gas, dan taman hiburan untuk meminta badan tersebut membatasi operasi pesawat nirawak komersial di lokasi mereka.

Penggunaan pesawat nirawak di atas pangkalan militer dan infrastruktur keamanan nasional lainnya sudah dibatasi. Gedung Putih menolak berkomentar sebelum ada perintah yang difinalisasi. Seorang perwakilan DJI tidak segera menanggapi permintaan komentar. Autel tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Kebijakan pesawat nirawak baru yang sedang disusun merupakan langkah terbaru dalam pendekatan agresif Trump terhadap China. Pemerintahannya telah mengancam Beijing dengan tarif tinggi, berjanji mencabut visa pelajar China di AS, dan menghentikan ekspor material penting sebagai respons atas pembatasan Beijing terhadap ekspor mineral tanah jarang yang penting.

Trump pada Jumat menyatakan, China telah melanggar gencatan senjata perdagangan yang dicapai antara kedua negara. Perintah drone "bukan sekadar larangan — ini adalah cetak biru untuk ketahanan industri," kata Craig Singleton, spesialis China dan peneliti senior di lembaga pemikir Foundation for Defense of Democracies.

"Jika dilakukan dengan benar, perintah ini dapat mengkatalisasi upaya AS yang lebih luas untuk meningkatkan produksi dalam negeri, memperketat rantai pasokan, dan menyelaraskan standar drone sekutu — mendorong kembali model ekspor otoriter teknologi Beijing." Departemen Pertahanan melarang militer menggunakan drone China pada 2018, memberikan jalur hidup bagi pembuat drone AS dengan mengurangi persaingan untuk militer.