JAKARTA -- Dosen politik Univeritas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam curiga dengan kebijakan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa yang secara tiba-tiba membolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mendaftar sebagai prajurit TNI. Menurut dia, TNI harus menjelaskan secara jelas apakah pandangan itu merepresentasikan sikap pribadi Panglima TNI ataukah sikap TNI secara kelembagaan.

"Apa motif di balik statemen hingga tiba-tiba memunculkan narasi itu? Per hari ini, tidak ada ancaman riil dalam konteks kekinian dari elemen kekuatan sosialis-komunis di Indonesia. Tentu kita tidak ingin statemen Panglima TNI itu dimaknai sebagai 'kegenitan politik' untuk mencari perhatian dari kekuatan politik tertentu," ucap Umam di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Umam menuturkan, memang semangat rekonsiliasi politik atas luka sejarah masa lalu perlu didukung. Namun, sambung dia, tetap saja kebijakan Panglima TNI dalam konteks sekarang sebaiknya tidak hanya didasarkan pada pandangan pribadi saja, tetapi juga didasarkan basis kajian sosial-politik dan pertahanan yang solid dan memadai. "Termasuk mengakomodasi pendapat para senior-senior TNI yang selama ini juga memiliki basis pertimbangan yang matang dan proporsional," ucap doktor ilmu politik The University of Queensland, Australia ini.

Selain itu, menurut Umam, semua elemen kekuatan pertahanan dan keamanan juga harus menyadari adanya ancaman ideologi di Indonesia. Dia menyebut, sebenarnya bukan hanya ajaran ideologi sosialis-komunis yang ekstrem, melainkan juga kanan-konservatif dalam konteks keagamaan, serta kiri yang direpresentasikan oleh sikap hipernasionalis yang merasa dirinya paling benar juga sangat berbahaya.

"Hipernasional gemar menuding-nuding sesama anak bangsa sebagai anti-Pancasilais. TNI perlu mengkaji kompleksitas dan pertarungan ideologi kontemporer di Indonesia, supaya sikap dan mitigasi kebijakan kita tidak ahistoris," kata Umam.

Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Jakarta; merain Doktor Ilmu Politik dari School of Political Science & International Studies, The University of Queensland, Australia.

Sebelumnya, dalam rapat internal, Andika meminta agar aturan keturunan PKI yang terlibat pemberontakan pada 1965, dihilangkan. Dia mengaku, berpegang teguh kepada aturan yang ada, yaitu TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Sehingga, pada masa kepemimpinannya, anak keturunan PKI dibolehkan mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

"Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan, ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum," ucap menantu eks kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono tersebut dalam video yang diunggah di channel Youtube pribadinya.