ANKARA -- Pemerintah Turkiye ingin menghabiskan total 47 miliar AS atau sekitar Rp 727,97 triliun untuk anggaran pertahanan dan keamanan pada 2025. Hal itu menjadikannya pengeluaran tertinggi yang pernah ada, menurut proposal anggaran pemerintah yang ditunjukkan ke publik pada Kamis (17/10/2024).

Wakil Presiden Turkiye, Cevdet Yilmaz, mengatakan dalam sebuah briefing di Istana Kepresidenan, pemerintah berencana mengalokasikan 913,9 miliar lira Turki (26,8 miliar dolar AS) untuk pengeluaran pertahanan. Jumlah itu juga termasuk 165 miliar lira yang dibutuhkan untuk dana dukungan industri pertahanan.

Anggaran tersebut juga mengalokasikan 694,5 miliar lira untuk kebutuhan keamanan domestik, yang mencakup pengeluaran untuk Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, Badan Intelijen Nasional, dan lembaga terkait lainnya. Pengeluaran pertahanan Turkiye telah meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir.

Anggaran pertahanan dan keamanan tahun 2024 sekitar 40 miliar dolar AS, yang berarti pengeluaran pertahanan tahun 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 17,5 persen. Ankara saat ini menjalankan operasi militer di Suriah dan Irak, serta mengoperasikan pangkalan militer di Libya, Somalia, dan Qatar. Selain itu, Turki juga memiliki kehadiran permanen angkatan bersenjata di Siprus Utara.

Eskalasi regional

Ankara juga khawatir dengan eskalasi militer di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, mengatakan dalam pernyataan televisi pada Kamis, pemerintah Turki harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perang Israel-Iran. Oleh karena itu, Turki akan mengambil setiap langkah yang diperlukan.

Pemerintah pada awal bulan ini mengajukan sumber pajak baru untuk menambah dana bagi Dana Dukungan Industri Pertahanan. Skema itu mengusulkan agar warga yang memiliki kartu kredit dengan batas di atas 100 ribu lira membayar 750 lira setiap tahun untuk mendanai proyek pertahanan tambahan yang diperintahkan oleh pemerintah. Selain itu, dukungan publik Turkiye untuk Uni Eropa dan NATO meningkat setelah perang Ukraina.

Partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), menarik kembali proposal tersebut awal pekan ini setelah mendapat kritik keras dari publik. Pihak oposisi dan para ahli mengatakan, kebijakan tersebut tidak konstitusional karena menarik biaya dari batas kredit, bukan dari pendapatan aktual. Saat ini, Ankara sedang menjajaki cara lain untuk memenuhi pengeluaran tersebut.

Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Turkiye, Mehmet Simsek pada awal pekan ini, mengatakan, pemerintah telah memerintahkan industri pertahanan untuk fokus membangun "Kubah Baja" untuk melindungi negara dari ancaman udara yang mungkin terjadi, termasuk rudal dan drone. "Sistem-sistem ini mahal dari segi teknologi canggih," kata simsek kepada NTV Turki.

"Kami telah menginvestasikan uang dalam pesawat generasi ke-5 sejak lama. Sekarang mesinnya perlu dikembangkan," ucap Simsek menambahkan. Menurut dia, saat ini ada lebih dari 1.000 proyek di industri pertahanan yang sedang berjalan.

"Semuanya berteknologi tinggi," kata Simsek dilaporkan Middleeasteye "Dari alat jarak jauh hingga jet tempur generasi ke-5 dan sistem pertahanan udara Ini semua mahal."