TOKYO -- Pemerintah Jepang memutuskan untuk kembali mengajukan pengembangan bersama kapal Angkatan Bela Diri Maritim (MSDF) dengan Indonesia sebagai bagian upaya meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara, menurut sumber pemerintah Jepang. Menteri Pertahanan (Menhan) Jepang Nakatani Gen pun mengunjungi Indonesia pada 5-8 Januari 2025.

Dilaporkan The Japan News, Nakatani akan menyampaikan proposal tersebut kepada Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin. Pemerintah Jepang sedang membayangkan pengembangan kapal fregat MSDF, yang telah menarik minat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sangat tertarik pada kapal selam, dan kedua negara telah melanjutkan negosiasi untuk memulai pengembangan bersama selama beberapa tahun terakhir.

Namun, pembicaraan itu terhenti di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena pemerintah Indonesia mengalokasikan dana besar untuk pemindahan ibu kota. Pada 2024 Oktober 2024, mantan Menhan Prabowo Subianto, yang akrab dengan proses negosiasi dengan Jepang, terpilih menjadi presiden.

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba berencana mengunjungi Indonesia pada akhir bulan ini.Sehingga kunjungan Nakatani diharapkan dapat membuka jalan bagi pertemuan puncak antara pemimpin Jepang dan Indonesia.

Pedoman implementasi Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan membatasi ekspor produk jadi hanya untuk lima bidang, penyelamatan, transportasi, kewaspadaan, pengawasan, dan penyapuan ranjau. Karena Jepang tidak dapat mengekspor fregat atau kapal selam sehingga di bawah pedoman saat ini, pengembangan bersama dianggap sebagai cara yang paling memungkinkan untuk merealisasikan transfer tersebut

Indonesia menghargai hubungan dengan China, yang mana kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Tetapi di sisi lain, Indonesia semakin waspada terhadap ekspansi sepihak Beijing di Laut China Selatan.

Presiden Prabowo mengunjungi Jepang pada April 2024, tak lama setelah pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam kunjungannya, ia mengonfirmasi dengan Perdana Menteri Jepang saat itu Fumio Kishida, kedua negara akan meningkatkan kerja sama keamanan.

Jika pengembangan bersama kedua negara tersebut terwujud, hal itu akan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kerja sama strategis di bidang keamanan maritim.