JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI guna membahas permohonan persetujuan penerimaan hibah patrol boat melalui skema Official Security Assistance (OSA) dari Pemerintah Jepang. Rapat kerja yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto tersebut bersifat terbuka untuk umum.

"Saya ingin melaporkan dan sekaligus meminta persetujuan dari pimpinan DPR RI dalam hal ini Komisi I tentang rencana pemerintah Jepang memberi hibah patrol boat kepada TNI AL," ujar Sjafrie di ruang sidang Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2025).

Dua unit kapal patroli produksi baru dari Jepang itu akan memperkuat TNI AL. Sjafrie menyatakan, kapal sepanjang 18 meter dengan lebar lima meter tersebut rencananya ditempatkan untuk menjaga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Kepada mitra kerja di parlemen, Sjafrie menjelaskan latar belakang pentingnya untuk menerima tawaran hibah kapal patroli dari Jepang tersebut. Menurut dia, hal itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia, terutama untuk melengkapi alutsista strategis yang diperlukan TNI sebagai pengawal kedaulatan NKRI.

Sjafrie menyampaikan, dari aspek strategis, penerimaan hibah akan memperkuat kemampuan TNI AL dalam menghadapi ancaman keamanan maritim, seperti penyelundupan dan perompakan. Dari aspek politis, hibah juga berpotensi mempererat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

Adapun secara teknis, kapal patroli tersebut sesuai kebutuhan TNI AL karena dirancang untuk dapat beroperasi di perairan dangkal Indonesia. Dari aspek ekonomi, penerimaan hibah akan menghemat biaya pengadaan kapal. Sehingga anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti untuk melengkapinya dengan persenjataan.

Selain itu, menurut Sjafrie, inisiatif hibah kapal patroli sejalan dengan kebijakan prioritas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam mengembangkan kekuatan pertahanan negara melalui kebijakan Perisai Trisula Nusantara dan kerja sama internasional nonpakta pertahanan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, OSA adalah inisiatif kerja sama keamanan Jepang yang dibentuk sebagai respon terhadap dinamika tantangan keamanan regional dan global.