Home > Pertahanan

Pangkoarmada I: RI Harus Siaga Jaga Laut China Selatan Stabil

TNI AL bekerja sama dengan masyarakat terutama di sekitar Kepulauan Natuna sebagai bagian dari strategi effective occupation.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda Yoos Suryono Hadi.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda Yoos Suryono Hadi.

JAKARTA -- Indonesia harus siaga menjaga Laut China Selatan sebagai laut yang stabil dan damai, meski tidak menjadi claimant states. Hal itu karena Indonesia memiliki Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Saat ini, ada enam negara yang terlibat dalam aksi saling klaim wilayah di Laut China Selatan. Keenam negara tersebut, yaitu China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda Yoos Suryono Hadi mengatakan, TNI AL tidak bisa sendiri dalam menjaga kedaulatan di Kepulauan Natuna, melainkan harus bahu membahu bersama masyarakat.

Selama ini, TNI telah bekerja sama dengan masyarakat terutama di sekitar Kepulauan Natuna sebagai bagian dari strategi effective occupation. Yoos sangat menyambut baik penyelenggaraan lomba menulis terkait isu konflik di Laut China Selatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap masalah di kawasan tersebut.

"Terutama masyarakat di Natuna sangat responsif dan bekerjasama dengan kita dalam penegakan kedaulatan ini. Jangan sampai Natuna seperti Sipadan. Walaupun kita gak masuk jadi claimant state, tapi kita harus tetap disana," ucap Yoos saat menjadi pembicara webinar hybrid bertema 'Ancaman Konflik di Laut China Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia' yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) sekaligus dalam rangka Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Kedaulatan ISDS di Butteria, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Pada kesempatan itu, ISDS mengumumkan pemenang lomba dari semua kategori. Menurut Ketua Panitia sekaligus Co Founder ISDS, Dwi Sasongko M.HI, proses pengumpulan karya berlangsung sejak 4 Maret hingga 31 Juni pukul 23.59 WIB. Adapun Dewan Juri lomba terdiri dari Duta Besar RI untuk Filipina Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksdya TNI (Purn) Prof Dr Ir Amarulla Octavian, dan Co Founder ISDS Edna Caroline.

Agus Widjojo selaku salah satu juri utama mengatakan, ia cukup mengapresiasi naskah para peserta terutama dari kategori umum dan wartawan. Dia menilai, rata-rata peserta cukup fokus dan menguasai masalah. "(Kategori wartawan) mungkin karena terus mengikuti masalahnya sehingga sudah spesialis. Semula saya mandang sebelah mata kategori umum, tapi justru saya temukan yang tajam, dengan rekomendasi yang aplikatif dan detail," ujarnya.

× Image