BOGOR -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto menerima Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/10/2025) malam WIB. Pertemuan tersebut digelar dalam suasana hangat untuk membahas berbagai isu terkini yang tengah menjadi perhatian nasional.

Hadir juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Muhammad Herindra dan Wakil Panglima (Wapang) TNI Jenderal Tandyo Budi Revita. Pertemuan berlangsung cukup informasi karena semua peserta rapat tidak mengenakan jas, hanya baju rapi, bahkan ada yang lengan pendek.

"Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (12/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden Prabowo terkait berbagai program strategis pemerintah. Masukan itu mencakup hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR yang diterima melalui ketua MPR, guna memperkuat arah kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.

"Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui Ketua," ucap Teddy.

Menurut dia, komunikasi dan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif menjadi hal penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Sinergi yang kuat akan mempercepat tercapainya pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia," ujar Teddy.

Pertemuan malam tersebut mencerminkan semangat dialog dan kerja sama antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas nasional serta memperkuat fondasi pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.