Home > Nasional

Gerindra: Prabowo Kemungkinan Undang Kim Jong Un ke Indonesia

Indonesia mengedepankan negosiasi damai dan kerja sama diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan Semenanjung Korea.
Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.
Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.

JAKARTA -- Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dianggap memiliki wawasan strategis dan kemampuan diplomasi yang baik. Prabowo pun diharapkan bisa membuka kemungkinan peran RI mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Semenanjung Korea.

Indonesia memiliki landasan historis hubungan dengan Korea Selatan (Korsel) maupun Korea Utara (Korut). Ketua Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro menilai, Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki wawasan dan kemampuan diplomasi yang sangat baik. Sehingga terbuka kemungkinan Prabowo akan mengundang Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un untuk berkunjung ke Indonesia.

Langkah itu dilakukan dalam rangka membangun kembali hubungan emosional antara pemimpin kedua negara seperti yang dulu pernah ada. "Dengan adanya hubungan emosional yang kuat antara kedua pimpinan, maka Indonesia akan dapat berperan menjadi penengah yang baik dalam upaya mendamaikan ketegangan di Asia Timur," ucap Irawan dalam webinar bertema 'Strategic Crossroads: Navigating the North Korean Challenge in East Asia Security and Indonesia’s Foreign Policy' di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Menurut Irawan, pemerintahan Prabowo akan tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Pun Indonesia tetap akan berpegang teguh pada prinsip a thousand friends is too few and one enemy is too many (seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak). Maka dari itu, kata Irawan, Indonesia akan mengedepankan negosiasi damai dan kerja sama diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan Korea.

"Indonesia juga akan mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam sebuah kerangka multilateral dalam upaya-upaya diplomasi," ucap Irawan.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Katolik Parahyangan, Ratih Indraswari menyebut, kecil kemungkinannya Korut akan mengubah kebijakan terkait uji coba nuklir, meski dalam tekanan internasional yang luar biasa. "Rangkaian tes nuklir dan tes misil oleh Korea Utara yang memuncak pada rejim Kim jong Un adalah instrumen negosiasi dan deteren bagi keberlangsungan pemerintahnya," kata Ratih.

Menurut Ratih, Korut tampaknya akan terus menggunakan senjata nuklir sebagai alat negosiasi luar negeri mereka. Meskipun, di sisi lain, Korut sebenarnya sangat bergantung pada China dan Rusia untuk kelangsungan perekonomian dan pengembangan teknologi persenjataan mereka. Karena itu, peran penting kebijakan luar negeri RI adalah mendorong perdamaian di semenanjung Korea bersama dengan AS dan Korsel dalam konteks tekanan trilateral.

× Image