JAKARTA -- Indonesia perlu mengajak ASEAN untuk meningkatkan peran diplomasinya dalam meredakan ketegangan akibat persaingan senjata nuklir di Semenanjung Korea yang dapat membahayakan perdamaian dunia. Sepanjang pemimpin negara-negara di dunia ini masih “waras”, perang nuklir nyaris tidak mungkin terjadi.

Namun, Indonesia tetap harus waspada terkait potensi perang nuklir. Pasalnya, jangkauan misil Korea Utara sudah semakin jauh, tidak hanya di kawasan Asia Timur, melainkan hingga ke Asia Tenggara bahkan Benua Amerika.

Hal itu terungkap dalam webinar dengan tema "Ancaman Nuklir di Semenanjung Korea bagi Perdamaian Dunia" yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Webinar menghadirkan tiga pembicara, yaitu Sesjen Dewan Ketahanan Nasional RI periode 2023-2025 Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Ph.D. dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dr. Ujang Komarudin.

Menurut Laksdya Hutabarat, saat ini pendekatan keamanan zero sum game sudah tidak menarik lagi. Menurut dia, banyak negara baik yang memiliki senjata nuklir maupun tidak, lebih cenderung menerapkan pendekatan Confidence and Security Building Measures (CSBMs) yang lebih menekankan pentingnya komunikasi antarnegara dalam semangat yang konstruktif.

"Penting untuk memajukan peran ASEAN dalam hal ini karena kawasan ASEAN sekarang relatif kawasan yang paling aman dibanding kawasan-kawasan lain di dunia," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta Ph.D juga menyatakan, ASEAN sebagai kawasan paling stabil dapat menjadi arena bagi Indonesia sebagai negara besar untuk meredakan ketegangan. Meski perang nuklir itu hampir tidak mungkin terjadi, namun keduanya khawatir terhadap karakteristik pemimpin Korea Utara dan pemimpin negara-negara pemilik senjata nuklir yang dapat mengubah situasi menjadi lebih buruk.

"Kombinasi antara karakter diktator Kim (Jong-un) yag sulit ditebak dan kemampuan jangkauan misilnya ini membuat pemimpin dunia jadi ketar ketir (khawatir)," ucap Sukamta.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Dr. Ujang Komarudin mengatakan, ketegangan senjata nuklir di Semenanjung Korea ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah bahkan sudah merancang strategi mitigasi jika sewaktu-waktu ketegangan kian buruk di kawasan tersebut.

Untuk diketahui, ada lebih dari 72 ribu WNI di Korea Selatan, baik untuk bekerja, kuliah, maupun menetap akibat menikah. "Ini tentu jadi warning dan antisipasi agar sewaktu-waktu ada ancaman nuklir itu kita harus apa untuk menyelamatkan warga kita di Semenanjung Korea seperti di Korea Selatan, Jepang," tutur Ujang.

Webinar yang dimoderatori Co-founder ISDS, Erik Purnama Putra ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ISDS untuk meningkatkan awareness terkait kedaulatan RI di kawasan. Sebelumnya, ISDS juga menggelar lomba menulis dengan tema yang sama yang diikuti oleh 400 peserta dengan latarbelakang yang beragam, baik dari kalangan sipil maupun militer.